[Opini] Selamatkan Mereka! Selamatkan Pelajar dari Rokok!

Selamatkan Mereka!

Rokok telah menjerat begitu banyak pelajar negeri ini. Mereka bukan hanya dari kalangan putih abu-abu, namun juga remaja sekolah menengah pertama yang baru saja lepas usia 10 tahun. Mereka bahkan bukan lagi tergolong pemula melainkan adiktif, bukan hanya pria namun juga wanita.

Banyak data yang membuktikan fakta tersebut. Dilansir dari CNN Indonesia, Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada tahun 2014 mengungkap data bahwa sebesar 18,3 persen pelajar Indonesia memiliki kebiasaan merokok. Survei tersebut dilakukan pada pelajar SMP berusia 13-15 tahun. 

Yang mengejutkan, dari angka tersebut, hampir setengahnya, yakni sebanyak 47 persen telah berstatus sebagai perokok adiktif. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata sebanyak 11,7 persen pelajar pria dan 9,5 persen pelajar wanita telah merokok sebelum berusia 7 tahun. Artinya, mereka telah merokok sejak duduk di bangku kelas 2 SD!

Di tahun 2015, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengungkapkan sebuah survei bahwa remaja berusia 13-15 tahun termasuk dalam kategori perokok aktif. Dikabarkan MINA, bahwa survei tersebut menunjukkan bahwa tiga dari tujuh remaja SMP pernah mengisap rokok.

Data lain yang tak kalah mengejutkan juga datang dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Mereka mencatat adanya peningkatan jumlah perokok usia muda 10-14 tahun secara signifikan. Pada tahun 2001, jumlahnya tercatat 1,9 juta orang. Lalu sembilan tahun kemudian, angka melonjak menjadi 3,9 juta orang. Tak hanya itu, 3 dari 10 perokok remaja mengaku pertama kali mencoba rokok saat usia di bawah 10 tahun.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr Lily Sriwahyuni Sulistyowati, Indonesia merupakan juara dunia dalam merokok. Negeri ini meraih peringkat pertama dengan jumlah perokok terbanyak dunia, disusul Rusia, Tiongkok, Filipina dan Vietnam. “Bisa dibilang Indonesia itu juara merokok. Menyedihkan,” ujarnya dikutip dari Republika.

Negeri ini selalu dilanda dilema perihal rokok dan tembakau. Kebijakan demi kebijakan yang ada seperti membuat gambar menyeramkan di bungkus rokok atau menaikkan harga rokok, belum terasa dampaknya untuk mengurangi jumlah perokok, terutama di kalangan pelajar remaja. Hingga kini belum ada kebijakan “keras” dan “berani” kepada perusahaan rokok karena industri tersebut menyumbang banyak sekali pajak negara dan mengambil peran strategis dalam membuka lapangan pekerjaan. Hasilnya, rokok masih dijual bebas, iklan rokok berkeliaran dan menjadi sponsor banyak acara, bahkan perusahaan rokok pula membuat image positif dengan memberikan beasiswa berlimpah bagi pelajar dan atlet.

Dosen The Business School Edinburg Napier University, London, Nathalia C. Tjandra menuturkan, pemerintah kesulitan mengendalikan konsumsi rokok dan mengontrol distribusi rokok di dalam negeri. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang tidak bergabung di Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC). Penyebabnya, karena negeri ini kebingungan mengatasi tembakau.

“Pemerintah mengalami dilematis ekonomi. Karena kenyataannya, industri rokok masih menjadi salah satu industri penghasil pendapatan terbesar negara. Di samping itu, industri rokok juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja dalam rantai proses produksinya hingga pemasarannya. Tembakau belum bisa dipangkas selama belum ada industri alternatif. Bahkan pemerintah semakin kesulitan membatasi penggunaan rokok di masyarakat, karena kuatnya upaya pemasaran, promosi, sponsor, dan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan rokok," ujarnya dikutip dari Tempo Interaktif.

Kegagalan pemerintah ini menjadi masalah besar ketika para pelajar turut terimbas dampaknya. Para remaja, merekalah masa depan bangsa, estafet generasi yang akan datang. Sangat disayangkan jika  generasi mendatang telah rusak akibat rokok. Bahwasanya, bahaya rokok tak hanya menyerang kesehatan tubuh si perokok. Namun bagi pelajar, bahaya rokok jauh lebih besar.

Sebagaimana dipaparkan Dr. Rashidi Mohamed, pakar rehabilitasi keluarga, Universitas Kebangsaan Malaysia, dikutip dari mmgazzete, bahwa merokok usia muda dapat mendatangkan banyak masalah. Salah satu yang terbesar yakni merokok dapat menjadi pintu gerbang penggunaan obat berbahaya seperti ganja, amphetamine dan heroin. Menurutnya, kampanye anti rokok semestinya juga fokus pada usia muda.

Maka sudah menjadi kewajiban bersama, baik pemerintah, sekolah, orang tua maupun masyarakat umum untuk menyelamatkan pelajar dari bahaya merokok. Dari pihak pemerintah harus membatasi penjualan rokok. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem penjualan tertutup. Pembatasan usia pembeli juga dapat dilakukan, misal dengan cara mensyaratkan pembelian rokok dengan menunjukkan KTP. Hal ini lumrah dilakukan di beberapa negara. Namun pembatasan usia pembeli ini juga harus dibarengi dengan pembatasan ritel yang menjual rokok. Pedagang kecil seperti warung kelontong seharusnya tidak diizinkan lagi menjual rokok.

Di ranah sekolah, edukasi bahaya merokok sangatlah penting dilakukan. Mengapa tidak dimasukkan saja ke dalam kurikulum mengenai rokok dan bahayanya. Bahkan lebih baik lagi jika dimasukkan ke dalam sistem nilai. Pelajar yang ketahuan merokok, akan diberi hukuman nilai, hukuman skors, atau bahkan hukuman tidak naik kelas.

Untuk mengetahui siapa saja yang merokok di kalangan siswanya, sekolah bahkan perlu melakukan tes kesehatan mulut dan gigi. Sebagaimana yang dilakukan wali kota Purwakarta beberapa waktu lalu yang melakukan tes tersebut kepada semua pelajar hingga didapatkan hasil ratusan pelajar yang positif perokok aktif. Sang walikota pun kemudian memberikan hukuman SP 1. Jika menjelang UAS terbukti merokok kembali, maka hukuman akan meningkat. SP3 pun terancam keluar jika pelajar tetap bandel merokok. SP3 tersebut akan berdampak sangat buruk pada nilai di rapornya. Program ini benar-benar berhasil dan mampu mengurangi jumlah pelajar perokok sebanyak 50 persen hanya dalam waktu satu tahun. Sayangnya, aksi ini baru dilakukan di ranah SMA dan belum menjangkau hingga SMP.

Adapun solusi dari rumah, orang tua hendaknya memberikan teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Seorang anak yang penasaran akan rokok bermula dari kesehariannya yang sering kali melihat ayahnya atau anggota keluarga lain sering kali menghisap rokok. Selain itu dari masyarakat, pandangan rokok sebagai kejantanan harus segera dihapus. Pandangan bahwa merokok itu keren sudah seharusnya diubah ke jalur yang benar dan mengembalikan konsep  sebenarnya bahwa rokok adalah bahaya lagi membahayakan.

Jika semua pihak bekerja   sama, bukan mustahil untuk menyelamatkan para pelajar dari jeratan rokok. Menyelamatkan mereka berarti menyelamatkan masa depan bangsa.

Published at: ridwanloekito.id - Keterangan: Ini adalah artikel yang saya tulis untuk blog ridwanloekito (2017). Kepemilikan artikel (credit) untuk ridwanloekito.id. Harap cantumkan sumber untuk reshare!

[Opini] Hoax = Gila Informasi + Miskin Literasi

Hoax = Gila Informasi + Miskin Literasi

Hoax bukanlah masalah yang menimpa bangsa ini seorang diri. Hampir semua negara mengalaminya, bahkan Amerika Serikat sekalipun. Namun negeri Paman Sam memiliki tradisi literasi hingga tak kaget ketika menghadapi era informasi yang begitu masif. Adapun bagi Indonesia yang miskin tradisi literasi, harus terseok-seok menghadapi hoax dan badai informasi.

Sebagai contoh, ada beberapa grup WhatsApp yang saya ikuti. Hampir setiap grup itu memiliki satu atau dua orang yang gemar membagi informasi. Bukan hanya informasi berfaedah namun juga berita-berita hoax. Saat ditanya sumbernya, mereka menjawab enteng dari media sosial atau situs tertentu. Saat ditanya sudah diverifikasi belum, lagi-lagi mereka menjawab enteng bahwa foto dan video membuktikan kebenarannya.

Baiklah, mereka mungkin tak tahu bahwa kedua media itu pun bisa dimanipulasi layaknya tulisan. Namun saat terbukti apa yang mereka share adalah hoax, tanpa rasa bersalah mereka hanya mengucapkan terima kasih, kemudian mengulanginya di esok hari. Seakan-akan mereka justru berdosa jika tak menjadi penyebar terdepan informasi, alih-alih berdosa menyebarkan berita hoax.

Mereka ini bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Ada yang memiliki pekerjaan prestise, lulusan kampus ternama, bahkan bergelar magister luar negeri. Bayangkan betapa banyak di luar sana orang-orang seperti mereka, yakni seorang yang gila informasi dan berlomba-lomba menjadi orang pertama yang menyebarkannya. Mereka inilah ujung tombak penyebaran hoax meski bukan bagian dari pembuatnya.

Di akhir tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika melansir data bahwa sedikitnya ada 800 situs yang diduga menyebarkan hoax, berita palsu dan ujaran kebencian. Itu baru situs, belum termasuk akun media sosial dan aplikasi chat pribadi seperti WhatsApp.

Mendata pihak penyebar hoax cukup sulit dilakukan. Pasalnya, sangat sulit memisahkan mana saja akun yang melakukan penyebaran hoax. Mengapa? karena hoax tidak memiliki standar layaknya konten pornografi yang jelas standarnya sebagai penyebar konten tulisan, foto atau video berbau porno.

Hal tersebut disampaikan Country Manager F5 Network Indonesia, Fetra Syahbana. Karenanyalah sangat sulit meredam hoax yang menjamur di tengah masyarakat. 

"Kesulitan kita untuk menyaring hoax karena memang belum ada standar baku, apakah ini asli atau palsu. Konten pornografi maupun kekerasan lebih mudah diatasi karena standarnya sudah jelas, misalnya ada gambar atau tulisan berbau pornografi," ujarnya dikutip dari liputan6.com.

Standar tersebut pula sulit dilakukan karena berita hoax amat sangat sulit diidentifikasi. Pasalnya, konten hoax secara kasa mata layaknya berita tepercaya dengan menampilkan banyak data yang dikemas layaknya fakta. Bahkan tak sedikit berita hoax yang mencatut nama seorang pakar atau tokoh ternama. Tak jarang pula konten hoax menyebut nama fiksi yang ditulis layaknya seorang pakar.

Chairman CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Pratama Persadha mengungkapkan, salah satu penyebab tersebarnya hoax adalah adanya budaya masyarakat yang merasa bangga jika dapat menjadi orang yang pertama kali menyebarkan berita, tanpa mempertimbangkan berita itu benar atau salah. Budaya tersebut kemudian difasilitasi dengan media yang jumlahnya tak sedikit, baik media sosial, situs berita serta WhatsApp.

“WhatsApp relatif lebih sulit untuk dipantau karena sifatnya tertutup. Penyebaran lewat WhatsApp ini sangat efektif dan cepat karena modal sosial budaya masyarakat yang gemar berbagi cerita,” ujarnya masih dilansir liputan6.com.

Penyebab lain, dijelaskan oleh Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Deddy Mulyana bahwa hoax tak lepas dari karakter masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul dan enggan berbeda pendapat. Topik yang cenderung sering dibahas pula terkait drama, misteri, kekerasan dan sensualitas.

“Sejak dulu orang Indonesia gemar berkumpul dan bercerita. Sayangnya, apa yang dibicarakan belum tentu benar. Sebab, budaya kolektivisme ini tidak diiringi dengan kemampuan mengolah data. Sedangkan media sosial, sebagai sumber berita hoax, adalah kepanjangan panca indera manusia,” Kata Deddy kepada Tekno Liputan6.com.

Ketidakmampuan mengolah data dan rendahnya kecerdasan literasi, lanjut Deddy, membuat masyarakat Indonesia makin kesulitan menghadapi hoax. Hasilnya hoax dikonsumsi dengan sangat mudah. Indonesia kemudian kelimpungan menghadapi hoax yang begitu banyak tersebar.

Senada, Dosen dan Wakil Dekan III FKIP Universitas Islam Malang, Muhammad Yunus menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia masuk dalam tiga golongan sekaligus, yakni masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah (low-trust society)., masyarakat dengan tingkat literasi rendah (low-literacy society), serta masyarakat dengan tingkat ilmiah yang rendah (low-scientific society). Ketiganya menyebabkan masyarakat sangat mudah terpapar berita hoax.

Dijelaskan Yudi, low-trust society yakni masyarakat merasa tidak percaya kepada pemerintah. Terjadi kekecewaan yang mampu menyebabkan dekadensi nalar-etis. Sementara itu masyarakat juga mengalami tingkat literasi yang rendah yang kemudian berdampak pada tingkat ilmiah yang rendah pula karena nalar ilmiah hanya diperoleh dengan rajin membaca buku.

“Kemampuan literasi yang baik akan bermuara pada kemampuan mencerna, mengkritisi, mengevaluasi, menginferensi, menangkap pesan, membaca penulis, dan gaya tulisnya setiap teks yang dibacanya. Jika kita tidak mempunyai kemampuan ini sementara media sosial dengan gelombang informasi yang begitu dahsatnya, maka keniscayaan informasi itu akan ditelan mentah-mentah,” tuturnya, dikutip dari timesindonesia.com.

Dari penjelasan para pakar di atas, jelaslah bahwa apa yang perlu dibenahi masyarakat, yakni menanamkan budaya literasi. Inilah cara efektif mengingat sulitnya mengatasi hoax yang tersebar layaknya kacang goreng. Hoax yang sulit teridentifikasi ini menyulitkan pemerintah mengambil tindakan, juga menyulitkan perusahaan media sosial untuk memberikan batasan. 

Karenanyalah, hoax harus dilawan setiap individu. Dari individu, perubahan dapat dilakukan, budaya dapat digalakkan. Jadi, mari membaca, mari berubah!

Published at: ridwanloekito.id - Keterangan: Ini adalah artikel yang saya tulis untuk blog ridwanloekito (2017). Kepemilikan artikel (credit) untuk ridwanloekito.id. Harap cantumkan sumber untuk reshare!

[Opini] Hoax = Gila Informasi + Miskin Literasi

Credit image:  trendwatching[dot]com

Hoax bukanlah masalah yang menimpa bangsa ini seorang diri. Hampir semua negara mengalaminya, bahkan Amerika Serikat sekalipun. Namun negeri Paman Sam memiliki tradisi literasi hingga tak kaget ketika menghadapi era informasi yang begitu masif. Adapun bagi Indonesia yang miskin tradisi literasi, harus terseok-seok menghadapi hoax dan badai informasi.

Sebagai contoh, ada beberapa grup WhatsApp yang saya ikuti. Hampir setiap grup itu memiliki satu atau dua orang yang gemar membagi informasi. Bukan hanya informasi berfaedah namun juga berita-berita hoax. Saat ditanya sumbernya, mereka menjawab enteng dari media sosial atau situs tertentu. Saat ditanya sudah diverifikasi belum, lagi-lagi mereka menjawab enteng bahwa foto dan video membuktikan kebenarannya. 

Baiklah, mereka mungkin tak tahu bahwa kedua media itu pun bisa dimanipulasi layaknya tulisan. Namun saat terbukti apa yang mereka share adalah hoax, tanpa rasa bersalah mereka hanya mengucapkan terima kasih, kemudian mengulanginya di esok hari. Seakan-akan mereka justru berdosa jika tak menjadi penyebar terdepan informasi, alih-alih berdosa menyebarkan berita hoax.

Mereka ini bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Ada yang memiliki pekerjaan prestise, lulusan kampus ternama, bahkan bergelar magister luar negeri. Bayangkan betapa banyak di luar sana orang-orang seperti mereka, yakni seorang yang gila informasi dan berlomba-lomba menjadi orang pertama yang menyebarkannya. Mereka inilah ujung tombak penyebaran hoax meski bukan bagian dari pembuatnya.

Di akhir tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika melansir data bahwa sedikitnya ada 800 situs yang diduga menyebarkan hoax, berita palsu dan ujaran kebencian. Itu baru situs, belum termasuk akun media sosial dan aplikasi chat pribadi seperti WhatsApp.

Mendata pihak penyebar hoax cukup sulit dilakukan. Pasalnya, sangat sulit memisahkan mana saja akun yang melakukan penyebaran hoax. Mengapa? karena hoax tidak memiliki standar layaknya konten pornografi yang jelas standarnya sebagai penyebar konten tulisan, foto atau video berbau porno. 

Hal tersebut disampaikan Country Manager F5 Network Indonesia, Fetra Syahbana. Karenanyalah sangat sulit meredam hoax yang menjamur di tengah masyarakat. "Kesulitan kita untuk menyaring hoax karena memang belum ada standar baku, apakah ini asli atau palsu. Konten pornografi maupun kekerasan lebih mudah diatasi karena standarnya sudah jelas, misalnya ada gambar atau tulisan berbau pornografi," ujarnya dikutip dari liputan6.com.

Standar tersebut pula sulit dilakukan karena berita hoax amat sangat sulit diidentifikasi. Pasalnya, konten hoax secara kasa mata layaknya berita tepercaya dengan menampilkan banyak data yang dikemas layaknya fakta. Bahkan tak sedikit berita hoax yang mencatut nama seorang pakar atau tokoh ternama. Tak jarang pula konten hoax menyebut nama fiksi yang ditulis layaknya seorang pakar. 

Chairman CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Pratama Persadha mengungkapkan, salah satu penyebab tersebarnya hoax adalah adanya budaya masyarakat yang merasa bangga jika dapat menjadi orang yang pertama kali menyebarkan berita, tanpa mempertimbangkan berita itu benar atau salah. Budaya tersebut kemudian difasilitasi dengan media yang jumlahnya tak sedikit, baik media sosial, situs berita serta WhatsApp. 

“WhatsApp relatif lebih sulit untuk dipantau karena sifatnya tertutup. Penyebaran lewat WhatsApp ini sangat efektif dan cepat karena modal sosial budaya masyarakat yang gemar berbagi cerita,” ujarnya masih dilansir liputan6.com.

Penyebab lain, dijelaskan oleh Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Deddy Mulyana bahwa hoax tak lepas dari karakter masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul dan enggan berbeda pendapat. Topik yang cenderung sering dibahas pula terkait drama, misteri, kekerasan dan sensualitas. 

“Sejak dulu orang Indonesia gemar berkumpul dan bercerita. Sayangnya, apa yang dibicarakan belum tentu benar. Sebab, budaya kolektivisme ini tidak diiringi dengan kemampuan mengolah data. Sedangkan media sosial, sebagai sumber berita hoax, adalah kepanjangan panca indera manusia,” Kata Deddy kepada Tekno Liputan6.com.

Ketidakmampuan mengolah data dan rendahnya kecerdasan literasi, lanjut Deddy, membuat masyarakat Indonesia makin kesulitan menghadapi hoax. Hasilnya hoax dikonsumsi dengan sangat mudah. Indonesia kemudian kelimpungan menghadapi hoax yang begitu banyak tersebar.

Senada, Dosen dan Wakil Dekan III FKIP Universitas Islam Malang, Muhammad Yunus menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia masuk dalam tiga golongan sekaligus, yakni masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah (low-trust society)., masyarakat dengan tingkat literasi rendah (low-literacy society), serta masyarakat dengan tingkat ilmiah yang rendah (low-scientific society). Ketiganya menyebabkan masyarakat sangat mudah terpapar berita hoax.

Dijelaskan Yudi, low-trust society yakni masyarakat merasa tidak percaya kepada pemerintah. Terjadi kekecewaan yang mampu menyebabkan dekadensi nalar-etis. Sementara itu masyarakat juga mengalami tingkat literasi yang rendah yang kemudian berdampak pada tingkat ilmiah yang rendah pula karena nalar ilmiah hanya diperoleh dengan rajin membaca buku. 

“Kemampuan literasi yang baik akan bermuara pada kemampuan mencerna, mengkritisi, mengevaluasi, menginferensi, menangkap pesan, membaca penulis, dan gaya tulisnya setiap teks yang dibacanya. Jika kita tidak mempunyai kemampuan ini sementara media sosial dengan gelombang informasi yang begitu dahsatnya, maka keniscayaan informasi itu akan ditelan mentah-mentah,” tuturnya, dikutip dari timesindonesia.com.

Dari penjelasan para pakar di atas, jelaslah bahwa apa yang perlu dibenahi masyarakat, yakni menanamkan budaya literasi. Inilah cara efektif mengingat sulitnya mengatasi hoax yang tersebar layaknya kacang goreng. Hoax yang sulit teridentifikasi ini menyulitkan pemerintah mengambil tindakan, juga menyulitkan perusahaan media sosial untuk memberikan batasan. Karenanyalah, hoax harus dilawan setiap individu. Dari individu, perubahan dapat dilakukan, budaya dapat digalakkan. Jadi, mari membaca, mari berubah!

Published at: ridwanloekito.id

Opini: Indonesia, Negeri Tong Kosong Nyaring Bunyinya

Credit image:  theadmanagers.ca

Beberapa data tentang literasi dan sosial media telah membuktikan negeri ini banyak bicara dan miskin ilmu. Jika diibaratkan dengan pepatah, maka negara ini layaknya tong kosong yang nyaring bunyinya.

Berdasarkan penelitian yang dirilis The World’s Most Literate Nations (WMLN) tahun 2016, Indonesia masuk peringkat 60 dari 61 negara dalam hal minat membaca. Peringkat ini hanya satu tingkat di atas negara kecil Botswana. Miris bukan?

Lebih dari itu, penelitian lain oleh UNESO di tahun 2002 mengungkap data mencenangkan. Tingkat membaca bangsa ini hanya sebesar 0,001 persen. Artinya, hanya satu orang dari seribu masyarakat yang mau membuka buku dan membacanya. Sungguh memalukan.

Lebih memalukan lagi, Indonesia justru amat sangat berprestasi dalam hal penggunaan media sosial. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memaparkan bahwa negara ini masuk peringkat keempat tertinggi pengguna facebook di dunia. Untuk jumlah pengguna twitter pula, Indonesia masuk peringkat kelima dunia. 

Data masih belum habis. Secara jumlah total, ada 63 juta warga Indonesia yang menggunakan internet. Dari jumlah tersebut, 93 persennya menggunakan internet untuk membuka media sosial. Data dari Webershandwick bahkan menghitung ada 65 juta pengguna facebook dengan 33 juta aktif setiap hari dan 55 juta aktif dalam hitungan bulan. Apa yang dilakukan masyarakat Indonesia saat aktif di media sosial? jawabannya hanya update status dan menimpali komentar. 

Bagaimana jika data sosial media tersebut dibandingkan dengan jumlah pembaca buku di atas, hanya satu dari seribu orang yang membaca buku atau 0,001 persen! Jika menghitung jumlah masyarakat Indonesia sekitar 258 juta penduduk, maka yang aktif membaca buku hanya sekitar 2.580 orang. Bayangkan, 65 juta aktif sosial media sementara buku hanya dibaca 2 ribu orang. Perbandingannya 1:26 ribu!

Data-data tersebut menunjukkan betapa rendahnya minat baca masyarakat namun justru paling vokal di dunia maya. Hasilnya, Indonesia menjadi negara cerewet namun tak berisi. Buktinya, hoax dan fitnah tersebar dimana-mana. Ibarat pepatah, kondisi tanah air tak berbeda dari tong kosong yang jika ditabuh bunyinya amat sangat nyaring.

Budaya literasi sudah semestinya dibangun di negeri ini. Dengan adanya budaya literasi, seorang akan lebih suka menggenggam buku ketimbang gadget. Seorang hanya akan memposting dan berkomentar dari ilmu yang ia miliki dari membaca. Seseorang pula akan memilih pergi ke perpustakaan daripada menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar komputer dan gadget. Seseorang lebih suka menulis buku ketimbang menulis status di sosial media.

Budaya literasi ini bahkan sama pentingnya dengan budaya jujur anti korupsi dan budaya gotong royong. Mengutip ucapan sastrawan AS, Ray Bradbury, "Tidak perlu membakar buku untuk menghancurkan sebuah bangsa. Buat saja masyarakatnya berhenti membaca.”
Sebetulnya pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 yang salah satu isinya yakni penumbuhan karakter melalui membaca. Dengannya dimulai Gerakan Literasi Bangsa (GLB) di sekolah-sekolah yang mengajak para siswa membaca selama 15 menit sebelum memulai pelajaran. Namun apakah ini efektif? Ada beberapa pertanyaan besar mengenai hal ini.

Pertama, mengapa membaca dimulai di sekolah dan bukan di rumah? Tentu saja pelajar lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang sekolah. Satu hal lagi, kita tak tahu berapa lama para pelajar memegang gadget di rumahnya. 

Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan fasilitas buku yang ada? Meski membangun gerakan literasi, ternyata pemerintah justru mengurangi anggaran perpustakaan. Seperti dikabarkan JPNN, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) mengalami penurunan anggaran di tahun 2016, yakni dari Rp 701 miliar menjadi Rp 612 miliar.

Negeri ini sudah semestinya belajar dari Negara Finlandia. Inilah negara dengan minat baca nomor satu di dunia. Negara ini pula menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik dunia. Bagaimana mereka membangun budaya literasi? Ada lima kebiasaan yang mereka lakukan. Pertama, pemerintah memberikan buku anak untuk ibu yang baru melahirkan; kedua, membangun perpustakaan dimana-mana bahkan seorang ibu yang berbelanja terbiasa menaruh anaknya di perpustakaan; ketiga, mewajibkan pelajar membaca satu buku satu Minggu; keempat, menumbuhkan tradisi orang tua mendongeng sebelum anak tidur; dan kelima yakni tidak mengalih suarakan acara televisi asing sehingga anak mau tak mau membaca subtitlenya.

Sungguh tradisi literasi yang menakjubkan dilakukan negara Eropa tersebut. Tentu tidak sekedipan mata untuk menirunya. Butuh waktu bertahun-tahun lamanya agar menyamai budaya literasi Finlandia. Namun satu hal yang perlu digaris bawahi yakni mereka membangun sebuah kebiasaan. Inilah yang patut diteladani, membangun budaya literasi dengan membangun kebiasaan, bukan hanya untuk anak, tapi juga orang tua dan semua kalangan masyarakat. Yakin Indonesia bisa!

Published at: ridwanloekito.id

Opini: Kekacauan Civil Society

Image credit: asiasociety.org

Selama ini masyarakat Indonesia berada dalam ketenangan hidup berbangsa dan bertanah air. Negara ini selalu damai meski kekacauan politik hingga peperangan melanda banyak negara saudara dan negara tetangga. Negeri ini pula dikenal dengan masyarakatnya yang sopan santun dan beradab. Karenanya status Civil Society atau masyarakat madani rasanya boleh disematkan di negeri ini.

Namun dalam setahun terakhir, status tersebut terancam pudar. Bangsa ini mulai dibanjiri kekacauan politik dan sosial yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Masyarakat dihantui kekhawatiran dan dekadensi moral. Mirisnya, kekacauan itu hanya disebabkan oleh kasus yang melibatkan satu orang.

Sudah dapat ditebak, satu orang tersebut yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sejak kasus penistaan agama yang dilakukan gubernur non aktif DKI Jakarta tersebut, Indonesia menjadi gonjang-ganjing. Aksi digelar dimana-mana, beragam isu bertebaran dari bocornya informasi Badan Intelejen Negara (BIN) hingga isu rush Money yang membuat pusing menteri keuangan dan gubernur Bank BI. Belum lagi fitnah yang merajalela, dari turut campurnya ISIS, fitnah penentang Pancasila, pendanaan aksi oleh mantan Presiden RI, SBY dan fitnah-fitnah lain yang jumlahnya begitu banyak.

Ahok seakan menjadi trouble maker meski sebetulnya kekuatan dibalik Ahok lah yang mengacaukan satu negara. Miris, bagaimana isu satu orang mampu membuat negara dilanda banyak masalah dari beragam aspek, baik politik, hukum, ekonomi, dan terutama SARA.

Perang fisik memang tak terjadi dan itu patut disyukuri. Namun perang antar masyarakat yang memicu terpecahnya bhineka tunggal ika menjadi kekhawatiran yang patut dicari solusi. Terlebih lagi perang dunia maya, atau cyber war yang benar-benar telah membuat keresahan tingkat tinggi di tengah masyarakat. Bahkan jika dicermati, kebanyakan masalah yang merajalela justru hadir dari celotehan di dunia maya.

Civil Society atau masyarakat madani merupakan masyarakat yang memiliki adab, bermoral dan beretika, berdemokrasi dan menaati hukum. Jika menilik kondisi negara sekarang, rasanya semua itu sudah jauh dari Indonesia. Adab, etika dan moral tak lagi dimiliki bangsa. Kesantunan dan kesopanan menjadi barang langka yang nyaris hilang dan mungkin hanya dapat ditemui di pedesaan.

Sebagai contoh dalam isu Ahok, setiap orang pasti tahu bagaimana etika mantan bupati Belitung Timur yang pemarah dan blak-blakan saat memimpin Jakarta. Gayanya tersebut kemudian ditiru oleh banyak sekali pemimpin tanah air, dari walikota, bupati, gubernur, hingga menteri. Gaya yang awalnya ditanggapi positif kemudian menjadi malapetaka ketika lisan sang gubernur terindikasi menyampaikan penistaan terhadap kitab suci umat Islam.

Demokrasi Indonesia kemudian dipertanyakan ketika aparat nampak maju mundur mengusut kasus Ahok. Hingga kemudian ranah hukum ikut disudutkan ketika kasus tersebut seakan bertele-tele dan status Ahok masih terdakwa hingga kini. Sejatiya Ahok sendiri pernah menyatakan pada pers bahwa ia siap menerima konsekuensi jika membuat negara kacau. “Saya sudah sampaikan, kalau karena saya membuat negara kita begitu kacau, saya rela ditangkap, dipenjara,” ujar Ahok yang dikabarkan hampir semua portal berita.

Seandainya Ahok benar-benar dipenjara, apakah kondisi civil society akan kembali seperti semula. Saya pribadi tak yakin hal itu dapat terjadi dengan mudah, mengingat pola dan pandangan masyarakat pun telah banyak berubah.

Untuk mengembalikan bangsa ini menjadi civil society, perlu mewujudkan kembali unsur-unsur masyarakat madani. Sebagaimana disebutkan dalam buku “Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani” karya Komaruddin Hidayat dan Azyumari Azra, di antara unsur tersebut yakni memberikan wadah untuk menyalurkan pendapat masyarakat, mengembalikan kestabilan demokrasi, membudayakan sikap toleransi dan menerima adanya pluralisme. Unsur terakhir, menegakkan keadilan sosial di semua aspek kehidupan dan tidak memihak golongan tertentu.

Selain unsur pembangun, Civil society pula baru dapat terwujud jika ada pilar-pilar penegaknya. Sayangnya, saat ini pilar-pilar tersebut telah terkontaminasi oleh bayak kepentingan. Maka menjadi tugas bersama untuk mengembalikan pilar-pilar tersebut sesuai jalur dan tugasnya. Demikian yang harus dilakukan demi terciptanya civil society, demi mengembalikan Indonesia menjadi negara yang madani. Apa saja pilar itu? mereka yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik. Pertanyaannya, butuh berapa tahun untuk membangun unsur civil society dan mengembalikan pilar-pilar tersebut sesuai tugas dan perannya? Butuh berapa lama negeri ini kembali menjadi negeri beradab?


Published at: ridwanloekito.id

Opini: Yuk Tertib Keluar-Masuk Kereta

Image Credit: yooniqimage[dot]com

Menonton sebuah video via YouTube yang menggambarkan ketertiban masyarakat Jepang benar-benar telah membuat saya iri setengah mati. Padahal video itu hanya menampilkan warga Jepang yang sangat teratur saat naik dan turun atau masuk dan keluar dari kereta. Sebuah kebiasaan yang sebetulnya sederhana, namun ternyata sangat langka dilakukan warga Indonesia.

Digambarkan bagaimana mereka, masyarakat Jepang, menunggu kereta datang dengan berbaris di sebuah garis yang menunjukkan titik terbukanya pintu kereta. Ada dua barisan teratur di setiap tanda. Begitu kereta datang dan pintu terbuka, barisan ini tidak segera masuk melainkan menyingkir ke samping. Mereka memberikan jalan tengah untuk penumpang yang hendak keluar. Setelah tak ada lagi yang keluar, barulah mereka masuk. Pun masih dalam bentuk barisan saat menunggu. Benar-benar rapi dan tertib.

Begitu menontonnya segera saja benak dihinggapi pertanyaan besar, bisakah masyarakat Indonesia melakukan hal sama? apa yang dilakukan masyarakat Jepang hingga mencapai taraf budaya tertib setinggi itu?

Saya kemudian membandingkan pengalaman naik kereta Computer Line Jabodetabek. Tentu tak ada barisan menunggu kecuali orang berkumpul di garis batas peron. Begitu pintu kereta dibuka, semua orang berebut ingin masuk sementara penumpang yang telah tiba tujuan belum turun. Alhasil, terjadi desakan orang yang sangat tidak nyaman.

Tak heran jika saat rush hours, sering kali terjadi penumpang terinjak kakinya, terjepit pintu kereta, terjatuh, hingga terjerembap tak bisa keluar. Keruwetan ini bukannya justru membuat orang sadar untuk tertib, melainkan lebih sigap dan siaga agar tak ‘tergerus’ massa.

Di situlah titik sulitnya, jika kita sadar untuk tertib, namun orang lain tidak melakukannya, maka kita yang akan menjadi “korban”. Mau tak mau, penumpang dituntut untuk sigap, cepat, mampu menerobos dan tak peduli sekitar. Jika tak memiliki kecakapan tersebut, maka kita akan selalu tertinggal kereta, tak dapat celah masuk ataupun keluar.

Etika ini sudah menjadi kebiasaan warga Jakarta dan kota-kota satelitnya. Kebiasaan ini telah mengakar hingga menjadi karakter, kepribadian ataupun mental yang sangat sulit diubah. Namun sulit bukan berarti mustahil. Sulit bukan berarti tidak bisa.

Sebelumnya kita perlu menilik penyebab kepribadian masyarakat Indonesia yang sulit tertib dan malas mengantre serta sifat egois dan enggan melihat kepentingan orang lain. Dalam hal ini, enggan melihat penumpang lain yang sama-sama memiliki kepentingan, yakni sama-sama ingin cepat sampai tujuan. Kepribadian individualistik seakan telah melekat hingga sulit membangun mental untuk tertib.

Kepribadian manusia banyak dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungan sekitar. Latar belakang lingkungan yang berbeda akan menghasilkan kepribadian yang berbeda pula. Mengenai korelasi kebudayaan dan kepribadian masyarakat ini dijelaskan oleh sosiolog Soerjono Soekanto bahwa ada lima tipe kebudayaan yang dapat membentuk kepribadian individu. Salah satunya yakni cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Masyarakat kota yang heterogen dan individualis tidak dapat disamakan dengan masyarakat desa yang homogen dan kolektif.

Sebagai contoh, budaya gotong royong membentuk kepribadian solidaritas sosial, rela berkorban, peka terhadap masalah sosial, memiliki sifat partikularisme atau kebersamaan. Namun sayangnya, budaya gotong royong hanya ditemui di pedesaan saja. Budaya ini nyaris lenyap di kalangan warga kota.

Sebaliknya, budaya orang kota justru memberikan penghargaan harkat martabat seseorang berdasarkan prestasi kerja dan kepemilikan harta benda. Budaya ini telah membentuk kepribadian masyarakat kota yang menghargai waktu namun tak menghargai kerja sama. mereka egois dan hanya giat menuntut kemajuan yang bersifat masa depan. Pun budaya kompetisi hidup yang kuat di ranah masyarakat kota. kebudayaan ini telah membunuh sifat solidaritas dan menumbuhkan sifat individualistik dan cenderung berani melanggar norma.

Sebetulnya beberapa budaya pedesaan merupakan jati diri asli bangsa ini. Hanya saja, seiring perkembangan zaman, seiring masuknya pengaruh asing, budaya itu makin terkikis. Lagi pula sifat budaya memang dinamis. Perubahannya bahkan sering kali terjadi tanpa kita sadari. Contoh sederhana, cobalah menilik foto kita beberapa tahun silam. Bandingkan dengan kita yang sekarang. Tanpa kita sadari, kita juga telah melakukan perubahan, entah dari segi gaya berpakaian, model sepatu, menu makanan yang disantap dan lain sebagainya.

Maka membangkitkan kembali semangat gotong royong, terutama di perkotaan, dapat merevolusi mental masyarakat yang mulai buruk kini. Gotong royong merupakan awalan, selanjutnya budaya luhur bangsa satu per satu dibenahi seperti budaya tepa selira, budaya kumpul sosial dan lain sebagainya. Buatlah aksi awal di lingkungan sekitar. Meski kecil, jika dilakukan banyak orang, tak ayal kepribadian bangsa akan pulih.

Namun untuk membangun semua itu, tentu butuh waktu yang tak singkat. Sembari proses membangun manusia tersebut, pemerintah bertugas memperbaiki sarana prasarana yang ada. Sebut saja meningkatkan kualitas dan kuantitas kereta, memfasilitasi peron yang nyaman untuk mengantre serta menjamin ketepatan waktu kereta.

Jika keduanya berjalan bersama, membangun manusia sekaligus membangun sarana prasarana, bukan hal mustahil bagi Indonesia menyaingi kemajuan dan ketertiban Jepang dalam waktu 10 hingga 20 tahun lagi. 


Published at: ridwanloekito.id